Departemen pemerintah Britania Raya

Bagian dari seri tentang
Politik dan Pemerintahan Britania Raya
Konstitusi Konstitusi Perpajakan
Monarki Monarki Raja Charles III Pangeran Wales Pangeran William Prerogatif Kerajaan Dewan Penasihat Keluarga Kerajaan
Pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak Deputi Perdana Menteri Dominic Raab Sekretaris Negara Pertama Lowong Kabinet ke-90 Layanan Sipil Yang Mulia Departemen Badan eksekutif Badan publik
Legislatif Parlemen Pembukaan Negara Undang-Undang Parlemen Instrumen Hukum Dewan Bangsawan Ketua Dewan Bangsawan Lord McFall dari Alcluith Dewan Rakyat Ketua Dewan Rakyat The Right Hon. Lindsay Hoyle, MP Permasalahan Perdana Menteri Oposisi Yang Mulia Pemimpin The Right Hon. Sir Keir Starmer, MP Kabinet Bayangan
Kejaksaan Mahkamah Agung Presiden Lord Neuberger Deputi Presiden Lord Hope Pengadilan Britania Raya Pengadilan Inggris dan Wales Pengadilan Irlandia Utara Pengadilan Skotlandia
Devolusi Irlandia Utara Eksekutif Majelis Skotlandia Pemerintahan Parlemen Wales Pemerintahan Majelis Nasional
Pembagian administratif Inggris Subdivisi di Inggris Pemerintahan daerah di Inggris Irlandia Utara Pemerintahan daerah di Irlandia Utara Skotlandia Subdivisi di Skotlandia Pemerintahan daerah di Skotlandia Wales Pemerintahan daerah di Wales
Pemilihan umum Pemilihan umum di Britania Raya Konstituensi parlemen Partai politik Pemilu terakhir Pemilu berikutnya
Kebijakan luar negeri Hubungan luar negeri Britania Raya dan PBB Politik Uni Eropa
Portal:Politik Kategori
l b s

Pemerintah Britania Raya menjalankan kewenangan eksekutifnya melalui sejumlah departemen pemerintah atau departemen negara. Sebuah departemen terdiri atas pegawai negeri sipil dan terikat secara politik dengan seorang menteri. Sebagian besar departemen utama dipimpin oleh seorang menteri negara yang menjadi bagian dari kabinet dan dibantu oleh sejumlah menteri muda.

Departemen non-kementerian dipimpin oleh pegawai negeri sipil senior, tetapi terikat dengan satu departemen kementerian yang menterinya melapor ke Parlemen. Departemen pemerintah menjalankan kebijakan Pemerintahan Sri Baginda (Her Majesty's Government) tanpa memandang komposisi politiknya.^[1] Karena itu, pejabat departemen pemerintah harus memenuhi syarat-syarat imparsialitas dan netralitas politik.

1. ^ "How government works". gov.uk. British Government. Diakses tanggal 12 January 2016.